Salah satu putra terbaik dari tanah Papua, Sepus Marten Fatem, S.Hut., M.Sc., berhasil menemukan gelar doktor RGO303 dengan predikat cumlaude dalam bidang ilmu kehutanan di Universitas Kampus Gadjah Mada. Laki-laki yang menjadi dosen di Fakultas Kehutanan, Kampus Papua dan menjadi staf ahli Bupati Tambrauw ini berhasil memelihara pendidikan doktor selama 3 tahun 8 bulan.
“Lulus dengan predikat cumlaude, dengan begitu promovenduz menjadi doktor ke-94 yang lulus dari Fakultas Kehutanan UGM,” kata Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Budiadi, S.Hut., M Agr. Sc., livechat slot303 gacor selaku penguasaan tim penanya saat membacakan produk ujian tersibak promosi doktor di Fakultas Kehutanan, Senin (14/10).
Sang penguasa tim promotor, Prof. Dr. Ir. San Afri Awang, M.Sc., mengungkapkan Sepus Marten Fatem mendapatkan gelar akademik mulia dari Fakultas Kehutanan UGM. Oleh karena itu, ia berharap ilmu pengetahuan yang didapat bisa difungsikan untuk pengambilan kebijaksanaan pembangunan di tanah Papua. Sesudah ini, Anda akan banyak memahat tugas berat untuk menaikkan Papua. Pembangunan Papua perlu dimulai dari segala sisi, ada satu hal yang perlu diingatkan, bangunlah Papua dengan hati nurani untuk memperkukuh kebutuhan orang asli Papua,” kata Guru Besar Fakultas Kehutanan UGM ini.
Dalam disertasinya yang berjudul Konstruksi Kabupaten Konservasi Tambrauw: Kontestasi Aktor, Peran Power, Biofisik dan Adapatasi, Sepus Marten Fatem mengujarkan Tambrauw adalah kabupaten pemekaran di Kabupaten Papua Barat sejak tahun 2008 dan 2013 dengan luas 11.373,96 kilo meter persegi.
Setengah 80 upah tata usaha pemerintahan wilayah ini cakup hutan konservasi dan hutan lindung. Dengan statusnya apabila wilayah yang hampir seluruhnya hutan lindung dan hutan konservasi, beberapa susunan konservasi tradisional alam oleh masyarakat aslil Papua masih tetap dipertahankan. “Ada lima populasi besar atau lima keluarga besar yang tengah mengadakan kawasan hutan untuk Tata beberapa posisi dijadikan tanah leluhur maka wajib dijaga,” katanya.
Ide kabupaten konservasi, Menurutnya dimaknai sebagai ihwal pemerintahan menjaga pembangunan berlandaskan pemanfaatan Berkesinambungan perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya.
Katanya penundukan kabupaten perlu menjorokkan upaya transisi tata kelola misalnya perwujudan implementasi kabupaten konservasi yang memajukan dunia konservasi andaikata domain pembangunan negara selaku kolektif. Selanjutnya pemkab dan pemda butuh mengeataskan program-program pemberdayaan ekonomi kreatif berbasis unggulan spesifik lokal. “Salah satunya melalui pembentukan fokus implementasi kabupaten konservasi dan pemampangan destinasi wisata andaikan alam hakiki pembangunan,” katanya.
Tidak hanya itu, ia mengusulkan dilakukan pemeriksaan kembali rencana pembangunan tata ruang dan wilayah agar metode rasionalisasi fungsi hutan dan kawasan dapat mendukung pembangunan kabupaten ini misalnya kabupaten konservasi. “Minimal 70 bayaran kawasan lindung Tanah pesisir dan laut tetap dipertahankan,” Tuturnya.